Refleksi HUT Kemerdekaan Negeri Ironis

Oleh : Nicho Silalahi

Kemerdekaan bangsa terkesan hanya diatas kertas yang berada dalam laci meja pemerintahan. namun faktanya jutaan rakyat dari Sabang sampai Marauke terus hidup dalam kemiskinan sedangkan hasil bumi dan lautnya sangat melimpah ruah hingga bangsa asing berbondong – bondong untuk mengeksploitasinya dan menjarahnya.

Sementara setiap tahun tepatnya tanggal 17 agustus seremonial acara perayaan terus dilakukan hanya untuk membodohi rakyat dengan mengatakan rakyat MERDEKA. Padahal faktanya ribuan petani kehilangan tanahnya karena perselingkuhan busuk pemodal dengan pemerintah terbukti dengan berbagai pengakuan para petani bahwasannya tanah mereka dirampas oleh negara dengan melibatkan militer , namun jika saja mereka menolaknya maka mereka akan ditangkap bahkan dibantai karena dituduh BTI/PKI (Barisan Tani Indonesia/Partai Komunis Indonesia) dan buruh masih saja diperkosa oleh pengusaha dengan upah murah dan tak kalah hebatnya aparatus negara dengan gagah menembaki rakyatnya ketika berjuang menuntut hak.

 

Pertikaian antar agama (seperti pembantaian Ahmadya) terjadi karena didalamnya ada muatan politik dan ekonomi serta upaya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah negara dan aparatusnya, sebab disetiap konflik yang berlangsung akan menghasilkan sumber pendapatan seperti munculnya program (Bansos) serta bermuara memperkaya diri (mencari keuntungan sendiri). disinyalir konflik yang bernuansa sara sengaja dipelihara oleh negara, buktinya negara memiliki segudang intelijen seperti BIN, BAIS, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan sampai kesbang linmas dll yang jelas pungsinya menjadi mata dan telinga sehingga negara bisa bertindak untuk mencegahnya. namun ketika konflik telah terjadi negara seolah kebakaran jenggot padahal menurut pandanganku bahwa konflik itu muncul diduga hanyalah pengalian isu belaka untuk memecah konsentrasi masyarakat karena pada saat itu sedang gencarnya kasus korupsi, seperti Century yang menyeret salah satu partai politik. 

Belum lagi konflik yang terjadi akibat kemiskinan serta tidak mendapatkan kesejateraan seperti yang terjadi dipapua, dimana kita ketahui hasil bumi dan lautnya sangat berlimpah ruah namun hingga kini rakyat disana masih terus dibodohi dan membiarkan mereka bertelanjang ria dengan modus mempertahankan budaya padahal ini semata agar rakyat papua tidak melakukan perlawanan sehingga bangsa asing terus bebas mengeruk kekayaan alam di bumi cendrawasi tersebut. Ratusan ribu Ton Emas murni telah dikeruk oleh PT Freeport dari sana namun kemiskinan terus saja terjadi bagi rakyatnya. Bahkan yang lebih parah lagi disana pernah terjadi kelaparan bagi rakyatnya.

 

Tulisan diatas hanya segelintir dari masalah yang terjadi di negara ini, padahal kalau kita runut (urut) secara benar dan jujur maka akan ada ribuan kasus yang terjadi di negara yang katanya telah merdeka sejak tanggal 17 agustus 1945. Pelanggaran ham beratpun sering terjadi bahkan hingga kini kasus pembantaian masal korban militer seperti tragedi 65 juga hingga kini belum mendapat kejelasan, belum lagi pristiwa malari (malapetaka 15 januari), peristiwa tanjung priuk, peristiwa kudatuli (kudeta 27 juli), peristiwa semanggi I dan II, Peristiwa Trisakti, penghilangan paksa para aktivis dll, hingga kini belum juga menangkap orang yang paling bertanggung jawab untuk diseret dalam peradilan HAM.

Sungguh ironis negara yang katanya menjunjung tinggi supremasi hukum juga tidak mampu berbuat banyak, bahkan KOMNAS HAM yang dibentuk negara hanyalah sebagai pajangan saja karena perannya telah dikebiri oleh perselingkuhan penguasa sebab KOMNAS HAM tersebut hanya mampu mengeluarkan rekomendasi tanpa mampu menjadi lembaga eksekutor lagi. Ibarat macan yang ompong kini komnas ham tersebut.

Belum lagi kita lihat dan mendengar diberbagai media baik itu cetak maupun elektronik tentang kasus – kasus korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti DPR, Kejaksaan, Kepolisian yang seharusnya menjadi pengawas kinerja pemerintah. Lembaga pengawas saja telah korup apalagi yang diawasi pastilah lebih korup lagi terbukti dari kasus korupsi yang terungkap banyak kepala daerah menjadi terpidana bahkan banyakl sudah yang diponis dengan hukuman ringan serta mendapatkan potongan masa hukuman.

Aneh memang sistem hukum dan peradilan yang diberlakukan dalam negri ironis ini dimana rakyat kecil harus dihukum berat sedangkan para pemilik uang serta koruptor dihukum ringan.

Disini penulis mengajak seluruh rakyat dinegri ironis ini untuk merefleksikan diri apakah kita sudah merdeka atau belum.? Jika saya ditanya maka saya mengatakan saya belum merdeka seutuhnya sebab saya hingga kini masih di jajah dengan biaya hidup yang tinggi serta biaya pendidikan melonjak tinggi sehingga terkesan bagi saya “Orang Miskin Dilarang Hidup Dinegara Ini”.

------------------------------

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area

Melawan Mati atau Diam Juga Mati.?

Melawan Mati atau Diam Juga Mati.?

Oleh : Nicho Silalahi

Sudah 67 Tahun bangsa ini merdeka namun masalah kemiskinan dan pengangguran belum juga dapat diselesaikan. Kinerja pemerintah masih hanya sebatas seremonial belaka tanpa menunjukan bukti kongkrit yang signifikan.hal ini dibuktikan dengan semangkin maraknya demostrasi (unjuk rasa) diberbagai daerah yang mengkritisi kinerja pemerintah dan menuntut kesejateraan.

Tingginya angka penganguran yang makin hari mangkin mengkuatirkan belum juga membuka mata penyelenggara Negara dalam menguranginya. Malah yang ada penyelenggara Negara terkesan ogah menyikapinya. Sehingga berdapak pada kondisi mengkhawatirkan.

Kegalalan dari kinerja pemerintah dalam membuka lapangan kerja terbukti dengan maraknya penjualan manusia keluar negri yang telah dilegalkan Negara melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Namun tenaga kerja yang dikirim keluar negri hanyalah sebatas buruh dan pembantu rumah tangga saja yang faktor pendidikannya dibawah rata-rata. Sehingga sangat rentan untuk melakukan tindakan – tindakan criminal atau juga terkena jebakan-jebakan yang dibuat sang majikan.

Sudah kita lihat dari berbagai media - media banyak tenaga kerja indonesia harus meregang nyawa diluar negri dan beberapa bulan yang lalu seorang pembantu rumah tangga di arab Saudi bernama Ruyati meregang nyawa akibat hukum pancung namun pemerintah terkesan tidak mau tau nasib tenaga kerja tersebut. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau pemerintah tidak perduli nasib rakyatnya yang bekerja diluar negri.

Sedangkan penyelenggara negara sibuk dengan memperkaya dirinya melalui Korupsi seperti kasus BLBI, Century, Wisma Atlit DLL. Namun ketika korupsi itu terbongkar kemedia lalu sibuk mencari kambing hitam untuk dikorbankan dan pemerintah terkesan menutupi sehingga kebenaran atas kasus – kasus itu seperti hanya berjalan ditempat.

Ketidak percayaan rakyat terhadap rezim SBY – Boediono terlihat jelas dengan hampir setiap harinya demonstrasi dilakukan baik dengan massa kecil maupun puluhan ribu orang untuk menuntut mereka mundur karena dinilai gagal dalam mensejaterahkan rakyatnya.

Sementara baru – baru ini pelanggaran HAM dan pembantaian masal yang sangat sadis terjadi didesa Mesuji Lampung menambah daftar panjang kegagalan Rezim ini dalam menciptakan rasa keadilan dan kedamaian. Pembantaian sadis terhadap anak maanusia telah terjadi bahkan ada yang dipenggal dan kepalanya ditaruh keatas truck, diikat pada tiang yang kepalanya juga dipenggal.

Masih banyak lagi permasalahan bangsa ini yang belum juga terselesaikan dari sabang sampai marauke, sudah cukup kita berdiam diri melihat kegagalan yang terjadi silih berganti terjadi.sudah cukup juga rakyat miskin terus menerus menjadi korban dari keberutalan pemilik modal.untuk itu saya menghibau kepada anda semua yang memiliki nurani kemanusian agar segera bersatu dan memobilisasi diri anda dijalanan untuk melawan Rezim koprador dan tidak berpihak pada rakyat miskin.kita tak butuh senjata sebab kata kata kita adalah senjatanya, Untuk apa kita takut lagi bersuara dan menyampaikan tuntutan, sudah saatnya kita bangkit melawan dan kelak kita meninggalkan negri ini jauh lebih baik buat generasi yang akan datang. Kalau bukan kita yang melakukan perubahan siapa lagi yang melakukan perubahan itu dan memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang,?

Hidup adalah pilihan.

Maka pilihlah , Tunduk ditindas dan mati atau bangkit melawan meski mati ? Sebab Diam bagai penitip nasib adalah penghianatan terbesar pada sejarah bangsa ini.

Salam Pemberontakan dari jiwa yang Merdeka.

Nicho Silalahi.

Brimob Jangan (Kini) Menjadi Mesin Pembunuh Rakyat

Brimob Jangan (Kini) Menjadi Mesin Pembunuh Rakyat

Oleh : Nicho Silalahi.

Sejarah Singkat Brimob.

Brimob (Brigade Mobil) adalah unit (korps) tertua pada Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi satuan elit tempur (paramiliter). Pada awal terbentuknya memiliki tanggung jawab tugas untuk melucuti senjata penjajah  (Jepang), serta  melindungi kepala Negara dan mempertahan ibukota diera awal kemerdekaan, bahkan korps inilah yang pertama kali mendapat penghargaan dari presiden Republik Indonesia saat itu dijabat IR.Soekarno yaitu Sukanti Yano Utama

Dalam sejarah perjalananya banyak tugas yang telah dilakukan brimob sukses besar terutama menghadapi gerakan sparatis yang bermuara pada pemberontakan seperti Peristiwa Madiun, DII/TII di Jawa barat (S.M Kartosuwiryo), di Sulawesi (Kahar Muzakar), di Aceh (Daud Beureueh). Awal tahun 1950 menumpas pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (Kapten Raymond Westerling),

Pada tahun 1953 Brimob juga dikerahkan di Kalimantan Selatan kala itu masih bernama Mobrig untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Hajar Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan pada 15 February 1958 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai tokohnya, pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas, Operasi Saptamarga dan Operasi 17 Agustus dengan mengerahkan Mobrig. Mobrig bersama pasukan-pasukan TNI berhasil mengatasi gerakan PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.

Perlawanan Rakyat.

Dari sejarah singkat perjalanan Brimob dapat kita lihat sikap tegas yang ingin menjaga keutuhan NKRI, namun dibalik sejarah itu ribuan nyawa rakyat menjadi korban yang mana sejak Indonesia Medeka rakyat hanya ingin lepas dari yang namanya penindasan dan penjajahan serta mendapatkat kesejateraan.

Perlawanan – perlawanan rakyat akan terus hadir baik itu harus menggunakan senjata sebab, hingga saat ini hukum hanya menjadi komoditi pasar yang sangat menggiurkan bagi para pelakunya sehingga hukum ibarat sebuah pisau yang hanya tajam kebawah namun tumpul keatas.

Munculnya konflik – konflik agraria disebabkan dosa Orde Baru dimana saat berlangsungnya rezim otoriter dan militeristik soeharto menggunakan tangan besi untuk merampas tanah rakyat dan menjustifikasi rakyat dengan sebutan BTI/PKI (Barisan Tani Indonesia/Partai Komunis Indonesia) jika saja rakyat menolak untuk tidak menyerahkan tanahnya agar menjadi perkebunan – perkebunan yang dikelola BUMN maupun swasta, seperti yang terjadi diberbagai daerah salah satunya desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang dimana saat itu rakyat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya dengan menggunakan kekuatan tentara.

Polisi Jangan Menjadi Centeng Perusahaan.

Berkali – kali kita lihat polisi dengan personil brimobnya dan bersejatakan lengkap menjadi mesin - mesin pembunuh bagi para petani dan rakyat lainnya, mereka dengan mudahnya meletuskan sejata mematikan tanpa pernah berfikir ada nyawa menjadi korban akibat letusan senjata itu.

Sudah berulang kali dan tidak pernah habisnya rakyat menjadi korban dari sebuah kebijakan mengacu pada kepentingan modal dan lagi – lagi aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah menjadi barisan terdepan untuk memukul bahkan membunuh rakyat.

Gejolak perlawanan rakyat selama ini semata ingin mendapatkan kesejateraan yang mana sudah menjadi keharusan sebuah Negara untuk mensejaterahkan rakyatnya dan melepaskan dari belenggu kemiskinan.

Seharusnya kepolisian maupun Brimobnya tidak langsung melakukan tindakan – tindakan propokativ serta menjadi centeng bagi perusahaan yang dapat memicu konflik semangkin melebar tetapi lebih melakukan pendekatan persuasife dengan musyawarah untuk mencapai mufakat karena hal itu telah diatur dalam konstitusi negri ini.

Sikap Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini kepala Negara harus mempunya sikap tegas yang bertujuan untuk kesejateraan rakyat. Jika Kepala Negara dalam hal ini SBY  memang berpihak bagi kesejateraan rakyat maka sudah selayaknya seluruh perkebunan itu dibubarkan dan membagikan tanah tersebut kepada rakyat serta menjalankan UUPA no 5 tahun 1960 secara konsukuen sebab dengan hal itu maka dia juga telah menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan rakyat Indonesia.

Dengan pembagian tanah terhadap rakyat maka negri ini mampu menjadi Negara swasambada pangan kembali tidak seperti saat ini yang kedelai dan beras saja harus import dari luar negeri.

Intinya pemerintah harus segera membuat program-program yang pro rakyat bukan hanya sebatas wacana mengilusi rakyat saat akan digelar pesta demokrasi tetapi dengan kerja nyata dari pemerintahlah rakyat dapat lepas dari kemiskinan serta pemerintah juga menjalankan amanat UUD 1945 serta kembali menjadi Negara sosialisme seperti yang menjadi semangat pancasila.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Ket : Gambar pertama koleksi pribadi penulis dan gambar kedua mobil yang dibakar serta gambar ketiga seorang oknum menodongkan senjata didapat dari Internet

KEMISKINAN VS KEKUASAAN.

KEMISKINAN VS KEKUASAAN.

PKL Juga Rakyat.

Oleh : Nicho Silalahi

Gusur menggusur sudah tak asing lagi kita dengar dinegeri yang kaya akan sumber daya alam ini, dan hebatnya selalu saja rakyat miskin menjadi korban dari ganasnya penguasa yang berpihak pada kepentingan modal. 

Dengan dalih pembangunan ataupun keindahan kota penguasa (pemerintah) membuat kebijakan sepihak bahkan dengan tega dan tidak berperikemanusiaan menggusur siapa saja tanpa memikirkan bagaimana nasib korban selanjutnya.

Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian rakyat miskin agar kehidupan mereka jauh lebih baik, tapi malah pemerintah justru menunjukan sikap arogansi dengan kekuasaan dan membariskan para aparatus Negara untuk melakukan pembersihan (penggusuran).

Piala Adipura untuk siapa

Sudah sering kita mendengar bahkan kita melihat secara jelas perilaku penguasa dengan para aparatusnya melakukan pengggusuran semena-mena Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mencari nafkah demi bertahan hidup dari kerasnya jaman. Penggusuran sering dilakukan hanya untuk mengejar piala adipura yang tidak ada gunanya bagi rakyat miskin. Maka pemerintah dengan tangan besinya langsung saja menggusur mereka tanpa merelokasi para pedagang ketempat yang lebih baik.

Keberhasilan seorang kepala daerah sesungguhnya bukan dilihat dari berapa banyak dia mendapatkan piala adipura tetapi kepiawaiannyalah dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru dengan upah layak, sehingga tidak ada lagi kita lihat antrian-antrian penduduk menunggu jatah raskin (Beras Miskin) ataupun antrian membeli minyak tanah serta pembagian sembako lainnya, jika hal itu telah terjadi berarti penduduk daerah itu telah sejahtera.

Jika memang pemerintah mau menciptakan keindahan kota maka pemerintah harus lebih dulu memperbaiki ekonomi masyarakatnya, bukannya menggusur secara paksa para PKL. Harusnya pemerintah mendukung PKL dan usaha kecil lainnya karena mereka telah mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sebab tanpa pemerintah sadari mereka juga telah memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perda, DPRD dan Moral.

Berbagai perda (peraturan daerah) bermunculan yang digodok oleh DPRD dan pemerintah. Sering sekali tanpa melibatkan konstituen dari masyarakat yang terkena imbas langsung dari perda tersebut. Ketika perda tersebut akan disahkan maka wakil – wakil rakyat akan berlomba untuk melakukan study banding kedaerah lain bahkan sampai keluar negri. Disinyalir ini adalah modus (modal dusta) para anggota dewan untuk menikmati jalan – jalan gratis serta hanya menghamburkan  uang rakyat saja.

Seharusnya para anggota dewan itu tidak perlu melaksanakan study banding tapi mereka pergi kedaerah pemilihannya serta berdialog langsung dengan rakyat yang memilihnya sehingga perda yang keluar nantinya lebih mengakomudir kepentingan rakyat (pro rakyat) bukan kepentingan kaum pemilik modal.

Prilaku anggota dewan terkadang sering mengecewakan bahkan penulis pernah melihat langsung anggota dewan yang tidak peduli pada nasib rakyatnya. Pada tanggal 27 juni 2012 puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi DPRDSU. Kehadiran mereka diterima langsung oleh 4 anggota dewan (2orang dari partai PKS dan 2 orang lagi dari partai Demokrat).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa yang dikomandoi oleh penulis, untuk mempertanyakan kinerja mereka terkait rencana SP3 dugaan kasus korupsi walikota medan serta kenapa mereka melakukan pembiaran terhadap rakyatnya (petani dari padang lawas) yang melakukan mogok makan dan jahit mulut serta telah hampir dari 2 minggu melakukan aksi tersebut, namun belum juga ditindak lanjutin sementara sudah puluhan orang keluar masuk rumah sakit terkait aksi tersebut.

Ditengah berlangsungnya unjuk rasa, para mahasiswa melakukan aksi solidaritas untuk menggalang dana agar dapat membantu biaya rumah sakit para petani tersebut yang sampai saat itu tak ada seorangpun dari mereka peduli serta membantu biaya rumah sakit. Padahal penulis dan rekan – rekan memulai dengan mengalang dana dari uang saku masing – masing didepan mata ke 4 anggota dewan, namun saat diminta pada ke 4 anggota dewan itu malah terjadi perdepatan sengit antara pengunjuk rasa dengan mereka sehingga pengunjuk rasa (rekan penulis) langsung merampas toa yang mereka pegang dan meninggalkan gedung dewan serta melanjutkan aksi menggalang dana di jalan depan gedung DPRDSU.

Sejak saat itu penulis menganggap bahwa anggota dewan tidak punya hati lagi ataupun naluri kemanusiaannya. Padahal dalam perdebatan itu pengunjuk rasa sempat mengatakan “mereka hanya ingin melihat sisi kemanusian wakil rakyat bukan ingin melihat nominal jumlah yang besar maupun kecil tidak menjadi soal”.

Perlawanan Rakyat Miskin

Bukan tidak mungkin perlawanan rakyat miskin akan sering terjadi dinegeri ini bahkan bisa bermuara pada pemberontakan jika saja kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Bima menjadi salah satu contoh dimana rakyatnya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan setempat bahkan sampai melakukan pembakaran kantor bupatinya, sebab masyarakat disana menilai pemerintahannya tidak pro terhadap rakyat dan hanya mengutamakan kepentingaan modal.

Bahkan salah satu contoh dinegara asing seperti Tunisia, dimana Revolusinya dimulai dari penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PKL disana sehingga seorang warga bernama Mohammed Bajauji melakukan bakar diri sehingga memicu pemberontakan rakyat miskin dan menggulingkan rezim Diktator Ben Ali yang berkuasa saat itu.

Jalan keluar

Agar perlawanan rakyat miskin tidak terjadi pemerintah seharusnya berhati – hati membuat kebijakan supaya tidak melukai perasaan rakyat miskin, karena perasaan rakyat miskin itu sungguh sangat sensitive dan mudah terpancing untuk melakukan tindakan nekad yang mana mereka sudah muak dengan kemiskinan sehingga mereka tidak pernah memikirkan untung dan rugi serta menghancurkan apa saja.

Selayaknya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat bukan kebijakan yang pro terhadap modal, sehingga bisa meminimalisir konflik-konflik horizontal di masyarakat. Dan segeralah pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan upah layak secara luas agar menyerap banyak tenaga kerja serta akan sangat signifikan memberantas kemiskinan yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah.

-----------------------------

* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, serta aktif diorganisasi mahasiswa dan menjadi Ketua Kolektif Kota Medan di Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).