KEMISKINAN VS KEKUASAAN.

KEMISKINAN VS KEKUASAAN.

PKL Juga Rakyat.

Oleh : Nicho Silalahi

Gusur menggusur sudah tak asing lagi kita dengar dinegeri yang kaya akan sumber daya alam ini, dan hebatnya selalu saja rakyat miskin menjadi korban dari ganasnya penguasa yang berpihak pada kepentingan modal. 

Dengan dalih pembangunan ataupun keindahan kota penguasa (pemerintah) membuat kebijakan sepihak bahkan dengan tega dan tidak berperikemanusiaan menggusur siapa saja tanpa memikirkan bagaimana nasib korban selanjutnya.

Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian rakyat miskin agar kehidupan mereka jauh lebih baik, tapi malah pemerintah justru menunjukan sikap arogansi dengan kekuasaan dan membariskan para aparatus Negara untuk melakukan pembersihan (penggusuran).

Piala Adipura untuk siapa

Sudah sering kita mendengar bahkan kita melihat secara jelas perilaku penguasa dengan para aparatusnya melakukan pengggusuran semena-mena Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mencari nafkah demi bertahan hidup dari kerasnya jaman. Penggusuran sering dilakukan hanya untuk mengejar piala adipura yang tidak ada gunanya bagi rakyat miskin. Maka pemerintah dengan tangan besinya langsung saja menggusur mereka tanpa merelokasi para pedagang ketempat yang lebih baik.

Keberhasilan seorang kepala daerah sesungguhnya bukan dilihat dari berapa banyak dia mendapatkan piala adipura tetapi kepiawaiannyalah dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru dengan upah layak, sehingga tidak ada lagi kita lihat antrian-antrian penduduk menunggu jatah raskin (Beras Miskin) ataupun antrian membeli minyak tanah serta pembagian sembako lainnya, jika hal itu telah terjadi berarti penduduk daerah itu telah sejahtera.

Jika memang pemerintah mau menciptakan keindahan kota maka pemerintah harus lebih dulu memperbaiki ekonomi masyarakatnya, bukannya menggusur secara paksa para PKL. Harusnya pemerintah mendukung PKL dan usaha kecil lainnya karena mereka telah mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sebab tanpa pemerintah sadari mereka juga telah memberikan kontribusi pada pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perda, DPRD dan Moral.

Berbagai perda (peraturan daerah) bermunculan yang digodok oleh DPRD dan pemerintah. Sering sekali tanpa melibatkan konstituen dari masyarakat yang terkena imbas langsung dari perda tersebut. Ketika perda tersebut akan disahkan maka wakil – wakil rakyat akan berlomba untuk melakukan study banding kedaerah lain bahkan sampai keluar negri. Disinyalir ini adalah modus (modal dusta) para anggota dewan untuk menikmati jalan – jalan gratis serta hanya menghamburkan  uang rakyat saja.

Seharusnya para anggota dewan itu tidak perlu melaksanakan study banding tapi mereka pergi kedaerah pemilihannya serta berdialog langsung dengan rakyat yang memilihnya sehingga perda yang keluar nantinya lebih mengakomudir kepentingan rakyat (pro rakyat) bukan kepentingan kaum pemilik modal.

Prilaku anggota dewan terkadang sering mengecewakan bahkan penulis pernah melihat langsung anggota dewan yang tidak peduli pada nasib rakyatnya. Pada tanggal 27 juni 2012 puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi DPRDSU. Kehadiran mereka diterima langsung oleh 4 anggota dewan (2orang dari partai PKS dan 2 orang lagi dari partai Demokrat).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa yang dikomandoi oleh penulis, untuk mempertanyakan kinerja mereka terkait rencana SP3 dugaan kasus korupsi walikota medan serta kenapa mereka melakukan pembiaran terhadap rakyatnya (petani dari padang lawas) yang melakukan mogok makan dan jahit mulut serta telah hampir dari 2 minggu melakukan aksi tersebut, namun belum juga ditindak lanjutin sementara sudah puluhan orang keluar masuk rumah sakit terkait aksi tersebut.

Ditengah berlangsungnya unjuk rasa, para mahasiswa melakukan aksi solidaritas untuk menggalang dana agar dapat membantu biaya rumah sakit para petani tersebut yang sampai saat itu tak ada seorangpun dari mereka peduli serta membantu biaya rumah sakit. Padahal penulis dan rekan – rekan memulai dengan mengalang dana dari uang saku masing – masing didepan mata ke 4 anggota dewan, namun saat diminta pada ke 4 anggota dewan itu malah terjadi perdepatan sengit antara pengunjuk rasa dengan mereka sehingga pengunjuk rasa (rekan penulis) langsung merampas toa yang mereka pegang dan meninggalkan gedung dewan serta melanjutkan aksi menggalang dana di jalan depan gedung DPRDSU.

Sejak saat itu penulis menganggap bahwa anggota dewan tidak punya hati lagi ataupun naluri kemanusiaannya. Padahal dalam perdebatan itu pengunjuk rasa sempat mengatakan “mereka hanya ingin melihat sisi kemanusian wakil rakyat bukan ingin melihat nominal jumlah yang besar maupun kecil tidak menjadi soal”.

Perlawanan Rakyat Miskin

Bukan tidak mungkin perlawanan rakyat miskin akan sering terjadi dinegeri ini bahkan bisa bermuara pada pemberontakan jika saja kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Bima menjadi salah satu contoh dimana rakyatnya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan setempat bahkan sampai melakukan pembakaran kantor bupatinya, sebab masyarakat disana menilai pemerintahannya tidak pro terhadap rakyat dan hanya mengutamakan kepentingaan modal.

Bahkan salah satu contoh dinegara asing seperti Tunisia, dimana Revolusinya dimulai dari penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PKL disana sehingga seorang warga bernama Mohammed Bajauji melakukan bakar diri sehingga memicu pemberontakan rakyat miskin dan menggulingkan rezim Diktator Ben Ali yang berkuasa saat itu.

Jalan keluar

Agar perlawanan rakyat miskin tidak terjadi pemerintah seharusnya berhati – hati membuat kebijakan supaya tidak melukai perasaan rakyat miskin, karena perasaan rakyat miskin itu sungguh sangat sensitive dan mudah terpancing untuk melakukan tindakan nekad yang mana mereka sudah muak dengan kemiskinan sehingga mereka tidak pernah memikirkan untung dan rugi serta menghancurkan apa saja.

Selayaknya pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat bukan kebijakan yang pro terhadap modal, sehingga bisa meminimalisir konflik-konflik horizontal di masyarakat. Dan segeralah pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan upah layak secara luas agar menyerap banyak tenaga kerja serta akan sangat signifikan memberantas kemiskinan yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah.

-----------------------------

* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, serta aktif diorganisasi mahasiswa dan menjadi Ketua Kolektif Kota Medan di Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).